Description  PROKLIM – The Climate Village Program The climate village program / Program Kampung Iklim (PROKLIM) was launched by the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) in 2012. As of 2016, PROKLIM has become a strategic program and a national movement for community-based climate change control. PROKLIM is one of MoEF’s priority initiatives to respond to the impacts of climate change at the local level, aiming to strengthen climate change adaptation and mitigation at the village level. The initiative promotes carbon-neutral livelihoods, enhances people’s understanding of climate change, and increases community resilience to its impacts through agricultural intensification (technology adoption) and extensification for low-carbon agricultural development that requires capital support. Background and objectives of the UNOPS PROKLIM Project This UNOPS PROKLIM project is implemented by the United Nations Office for Project Services (UNOPS). The main purpose of the proposed project is not to develop a new PROKLIM model but rather to support the Government of Indonesia (GOI) in further expanding the scope and geographical coverage. PROKLIM targets local communities in South Sumatra Province whose inhabitants are exposed and vulnerable to climate risk, and where there are few or no community-based institutions, nor activities targeting climate adaptation and mitigation, and where livelihood development remains absent or uncapacitated. South Sumatra joined the national PROKLIM program in 2013 and had 180 registered climate villages by 2021. The initiative is led by the Governor and district heads, working with local communities, private companies, and financial institutions, resulting in 93 partnerships across the province. This Grant aims to support the effective implementation of PROKLIM in South Sumatra, with three key objectives: Establish 100 new registered climate villages. Strengthen community engagement through sustainable, business-based livelihoods using digital technology. Enhance collaboration between government levels, communities, and stakeholders to ensure the sustainability of climate villages. Various Indonesian government entities and key supporters, such as NGOs and private companies, will be involved in managing this effort. The focus will be on establishing new PROKLIM villages and improving household livelihoods, with ongoing stakeholder engagement to foster synergies and deepen these partnerships for long-term collaboration. The initiative is expected to deliver social, economic, and environmental improvements, enhancing climate change resilience through effective collaboration and multistakeholder partnerships. __________________________________________________________ Indonesia translation Deskripsi PROKLIM – Program Kampung Iklim Program Kampung Iklim (PROKLIM) diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2012. Sejak tahun 2016, PROKLIM telah menjadi program strategis dan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. PROKLIM merupakan salah satu inisiatif prioritas KLHK untuk menanggapi dampak perubahan iklim di tingkat lokal, yang bertujuan untuk memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. Inisiatif ini mempromosikan mata pencaharian yang netral karbon, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampaknya melalui intensifikasi pertanian (adopsi teknologi) dan ekstensifikasi untuk pembangunan pertanian rendah karbon yang membutuhkan dukungan modal.   Latar belakang dan tujuan Proyek PROKLIM UNOPS Proyek PROKLIM ini dilaksanakan oleh UNOPS. Tujuan utama dari proyek yang diusulkan bukanlah untuk mengembangkan model PROKLIM baru, melainkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia (GOI) dalam memperluas cakupan dan cakupan geografis lebih lanjut. PROKLIM menargetkan masyarakat lokal di Provinsi Sumatera Selatan yang penduduknya terpapar dan rentan terhadap risiko iklim, dan di mana terdapat sedikit atau tidak ada lembaga berbasis masyarakat, atau kegiatan yang menargetkan adaptasi dan mitigasi iklim, dan di mana pengembangan mata pencaharian masih belum ada atau tidak memiliki kapasitas.   Sumatera Selatan bergabung dengan program PROKLIM nasional pada tahun 2013 dan memiliki 180 desa iklim terdaftar pada tahun 2021. Inisiatif ini dipimpin oleh Gubernur dan bupati, bekerja sama dengan masyarakat lokal, perusahaan swasta, dan lembaga keuangan, yang menghasilkan 93 kemitraan di seluruh provinsi.   Hibah ini bertujuan untuk mendukung implementasi PROKLIM yang efektif di Sumatera Selatan, dengan tiga tujuan utama:   Mendaftarkan100 desa iklim terdaftar. Memperkuat keterlibatan masyarakat melalui mata pencaharian berbasis bisnis yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi digital. Meningkatkan kolaborasi antara tingkat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan desa iklim.   Berbagai lembaga pemerintah Indonesia dan pendukung utama, seperti LSM dan perusahaan swasta, akan terlibat dalam pengelolaan upaya ini. Fokusnya adalah pada pembentukan desa-desa PROKLIM baru dan peningkatan mata pencaharian rumah tangga, dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan untuk mendorong sinergi yang memperdalam kemitraan ini untuk kolaborasi jangka panjang.   Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan perbaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui kolaborasi yang efektif dan kemitraan multipihak.